 |
 |
 |
| Sunday, 11 May 2008 | |
| Republika online dalam tajuknya menangkat topik mengenai penimbunan BBM. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rata-rata sekitar 25 hingga 30 persen, mengakibatkan kepanikan masyarakat. Sejumlah warga menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah tempat, sehingga terjadi antrean panjang. Kondisi ini diperparah lagi dengan indikasi sejumlah SPBU telah melakukan penimbunan premium dan solar. Kondisi ini terlihat sejak Rabu (7/5) hingga Jumat (9/5) kemarin. Akibatnya, antrean di sejumlah SPBU terus bertambah. Bahkan terjadi peningkatan pembelian premium dan solar di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Peningkatan konsumsi BBM khususnya premium dan solar mencapai tujuh hingga 18 persen. Kondisi ini diperkirakan akan semakin meningkat menjelang kenaikan harga resmi BBM pada awal Juni mendatang. Itulah fakta-fakta yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Hanya beberapa jam setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Selasa (6/5) malam memberi sinyal kenaikan harga BBM bakal dilakukan awal Juni. Publik mungkin masih ingat era Presiden Soeharto saat akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak memberikan wacana tentang rencana kenaikan harga BBM. Biasanya, pengumuman dilakukan sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB. Dan, masa berlaku kenaikan itu dilakukan sejak pukul 24.00, sehingga spekulan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penimbunan BBM. Kita juga harus belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM pada 2005 lalu. Selisih waktu yang cukup panjang antara munculnya wacana kenaikan harga BBM dan penetapan kenaikan harga BBM, justru memicu timbulnya para spekulan melakukan praktik penimbunan BBM. Ini terjadi akibat disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM industri cukup tinggi. Wacana kenaikan harga itu, malah memicu munculnya kalangan spekulan yang mengambil kesempatan melakukan penimbunan dengan cara membeli BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya untuk mengeruk keuntungan berlipat ganda. Jika kenaikan harga BBM telah menjadi pilihan, maka pemerintah seharusnya tidak menunda terlalu lama. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan dampak berlipat yang merugikan ekonomi. Bukankah masyarakat sudah mengetahui rencana itu? Kenaikan harga BBM segera setelah keputusan diambil utamanya untuk menghindari ulah spekulan minyak melakukan penimbunan BBM. Di samping itu, untuk menghindari peningkatan laju inflasi berganda, karena harga-harga kebutuhan lain sudah telanjur naik. Keragu-raguan pemerintah untuk segera menentukan besaran kenaikan harga BBM itu tak ayal menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan berlarut-larutnya pengumuman itu, masyarakat sudah dibayangi kenaikan harga komoditas. Masyarakat pun akan semakin terpukul, saat harga kebutuhan kembali naik pascapengumuman kenaikan BBM di kemudian hari. Jadi, hentikan wacana kenaikan harga BBM. Segera ambil keputusan Sementara itu, Kompas melaporkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di bawah 30 persen akan diambil pada akhir Mei 2008. Sekitar 20 hari ke depan, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung. Untuk menyiapkan jaring pengaman sosial setelah keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah telah mengumpulkan dan memberi instruksi kepada beberapa menteri, PT Pos Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pejabat terkait. Untuk pembagian BLT, cara terakhir tanpa harus berdesak-desakan akan ditempuh. Terkait hal ini, Jawapos.com melaporkan, Pemerintah baru siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pada 1 Juni di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Calon penerima bantuan di luar enam kota besar tersebut harus siap kecewa karena mesti menunggu satu hingga dua bulan setelahnya. Deputi Bidang Evaluasi Pembangunan Bappenas Bambang Widianto mengatakan, keenam kota tersebut dipilih berdasar asas kepraktisan. “Kantong-kantong kemiskinan juga ada di kota-kota tersebut. Setelah itu, kita baru salurkan ke daerah-daerah lain hingga kira-kira satu sampai dua bulan semuanya bisa selesai,” jelas Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin (10/5). |
